Vaksin Demam Berdarah Berpeluang Masuk Imunisasi Wajib

Vaksin dengue untuk pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) berpeluang masuk program imunisasi wajib bila telah diproduksi massal, kata Direktur Pelayanan Farmasi Kementerian Kesehatan Detty Yulianti di Bandung.

"Saat ini vaksin yang masuk program imunisasi wajib ada sembilan, namun ke depan tidak menutup kemungkinan bertambah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika di lapangan, salah satunya vaksin dengue yang saat ini masih dikembangkan PT Bio Farma," kata Detty Yulianti pada Wokshop Vaksin Negara OKI di Bandung.

Ia menyebutkan, Kementerian Kesehatan sebagai pengguna dari produk yang dihasilkan produsen vaksin dalam negeri baik untuk Program Imunisasi Wajib (usia 0 - 5 tahun) maupun Program Imunisasi non wajib seperti vaksin meningitis dan vaksin influenza.

Ketersediaan vaksin menjadi perhatian khusus Kementerian Kesehatan karena sifat dari vaksin untuk pencegahan. Oleh karenanya Kemenkes meminta Bio Farma untuk dapat memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri setelah itu dapat diekspor.

"Alhamdulilah untuk kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi dari Bio Farma terutama untuk program imunisasi wajib, oleh karenanya kami menginginkan untuk dijadikan centre of excellence untuk produk vaksin yang inovatif," kata Detty.

Sembilan vaksin imunisasi wajib di Indonesia yang diberikan kepada balita antara lain vakin tetanus, difteri, pertusis, hepatitis B, campak, polio dan lainnya.

"Jadi vaksin dengue yang tengah dikembangkan itu jelas sangat ditunggu dan dibutuhkan oleh masyarakat" katanya.

Selain itu sejumlah produk vaksin yang dikembangkan di dalam negeri juga telah memberikan banyak manfaat, termasuk varian-varian produk vaksin yang dihasilkanya seperta pentavalen, vaksin seasonal flu dll.

Kementerian Kesehatan menyatakan menyambut baik penyelenggaraan Workshop on Vaccine Management yang diikuti oleh 10 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tanggal 15-18 November 2016 di Bandung.

Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Togi Junice Hutadjulu sependapat dengan Detty yang menyatakan Indonesia harus menjadi yang terdepan dalam mendorong transformasi vaksin di negara OKI. Indonesia memiliki pengalaman dalam hal membuat vaksin sebagai alat untuk pencegahan penyakit.

Melalui kegiatan itu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman khususnya dari sisi BPOM sebagai National Regulatory Authority (NRA) sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melalukan inspeksi industri vaksin.

"Saat ini baru ada dua negara di OKI yang sudah mendapat PQ yaitu yaitu Indonesia dan Senegal, dan kami tidak ingin hanya kami saja yang memiliki kemampuan tersebut oleh karenanya kami memiliki semangat untuk berbagi pengalaman," katanya.

Tukar pengalaman itu antara lain keahlian dalam hal inspeksi ke industri farmasi, uji klinik, bagaimana penyimpanan vaksin yang baik di sarana / instalasi farmasi. Togi menambahkan bahwa WHO sudah mengakui kompetensi SDM di BPOM, sehingga hal ini akan memberikan kepercayaan dunia atas Bio Farma, yang menghasilkan produk yang aman, bagi negara lain seingga dapat meningkatkan ekspor Indonesia.

Pada kesempatan itu hadir juga Dr Martin Eisenhower perwakilan WHO untuk regional Asia Tenggara (SEARO) yang memberikan materi presentasi mengenai persyaratan pembuatan vaksin yang sesuai dengan standar PQ-WHO, yang dimulai dari produk yang berkualitas aman dan ampuh.*inilahkoran