Jika Anak Sampai Tak Imunisasi, Negara pun Bisa Rugi

Seperti halnya perempuan yang terkena nyeri haid dapat merugikan perekonomian sebuah bangsa, tidak memberikan imunisasi pada anak pun ternyata juga berdampak hal serupa. 

Di 20 negara bagian di Amerika Serikat, ada sekitar 200 kasus penyakit campak. Mereka yang terjangkit campak ternyata adalah mereka yang tidak melakukan imunisasi. 

"Per kasus pengalaman di Amerika itu US $10.376 untuk merawat yang campak berat karena tidak imunisasi," kata Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dokter Aman Bhakti Pulungan dalam seminar Pekan Imunisasi Nasional, di Jakarta. 

Kasus campak itu pun ternyata bisa menyebabkan si penderitanya sampai meninggal. Untuk mengobati orang-orang yang terjangkit ini pun negara harus bertanggung jawab sepenuhnya. 

Akibatnya banyak uang yang harus digelontorkan untuk menyembuhkan mereka yang terlanjur terjangkit campak. "Kalau kejadian seperti ini di Indonesia, BPJS, atau asuransi mana juga bisa bangkrut," kata Aman. 

"Dari sini negara juga bisa bangkrut untuk menutup yang rugi ini," ujarnya melanjutkan. 

Padahal sejatinya, pemberian imunisasi pada anak merupakan hal yang wajib. Sebab, imunisasi merupakan salah satu hak anak. Dengan imunisasi anak bisa tumbuh berkembang dengan baik tanpa harus terserang penyakit berbahaya. 

Di Indonesia pun sudah ada undang-undang tentang sanksi untuk siapapun yang melarang atau menghalangi anak untuk mendapatkan imunisasi. Dan imunisasi yang disediakan pemerintah pun semuanya gratis. 

"Negara memutuskan imunisasi yang disediakan pemerintah itu wajib. Itu hak anak. Undang-undang perlindungan anaknya ada," kaya Direktur Bina Kesehatan Anak, Elizabeth Jane. "Yang menghalanginya akan melanggar undang-undang dan terancam pidana."

Tapi faktanya, masih saja ada orang tua yang melarang anaknya disuntik imunisasi. "Kalau sampai ini disampaikan ke Komite Perlindungan Anak, mereka akan melaporkan orang tuanya dan akan menolong anak-anak itu," ujar Jane. 

Meski saat ini belum semua vaksin bisa dibiayai pemerintah, tapi setidaknya pemerintah sudah memberikan vaksin-vaksin prioritas yang cukup untuk mencegah anak terjangkit penyakit berbahaya. 

"Prioritas negara adalah penyakit yang mematikan dan membuat cacat," kata Jane.*cnn